Kepulauan Indonesia

Cerita dari, untuk dan tentang Kepulauan Indonesia beserta Penghuni dan Penduduknya

Belanja Pengalaman

Posted by wahyuancol pada November29, 2017

Presiden  Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, sekarang telah terjadi pergeseran di dalam masyarakat, mulai dari pola konsumsi hingga gengsi. Konsumsi masyarakat bergeser dari konsumsi barang menjadi konsumsi pengalaman. Status juga bergeser dari pemilikan barang mewah menjadi pengalaman dan petualangan yang pernah dijalani. Demikian disampaikan oleh Presiden di dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Raffles Hotel, Jakarta, Rabu (29/11/2017). Presiden Joko Widodo menyabutkan indikator perubahan itu antara lain: (1) di media sosial, menentukan status bergengsi bukan lagi barang mewah. Yang menentukan itu pengalaman, petualangan yang di-upload; (2)  tingginya pertumbuhan konsumsi restoran dan hotel yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS); dan (3) pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya sekitar 4,95 persen, sementara itu konsumsi hotel dan restoran mencapai 5,7 persen.

Perubahan pola konsumsi itu nampaknya berkaitan erat dengan fenomena tutupnya beberapa Mall di Jakarta. Banyak pihak yang mengatakan bahwa fenomena tutupnya Mall tersebut adalah karena rendahnya daya beli masyarakat. Apabila kita cermati apa yang dikatakan oleh Presiden di atas, maka dapat disimpulkan tutupnya banyak Mall di Jakarta adalah akibat dari ketidakmampuan pengelola Mall dalam merespon perubahan sosial yang sedang terjadi di dalam masyarakat saat ini.

Indikasi perubahan pola konsumsi di dalam masyarakat itu terlihat juga di dalam sektor transportasi. Di saat liburan, bahkan di liburan akhir pekan (sabtu dan minggu), jalan-jalan keluar kota Jakarta disesaki oleh mobil yang hendak keluar kota. Mencari tiket anggutan Kereta Api dan Pesawat Terbang bukan perkara yang mudah di masa liburan. Tiket-tiket habis terjual jauh sebelum liburan tiba meskipun harganya di atas harga di hari-hari kerja.

Angkutan barang pun juga demikian. Tidak menunjukkan penurunan aktifitas ekonomi. Jalan tol di Jakarta dan jalur Pantura di Pulau Jawa setiap hari dipenuhi oleh truk barang yang berlalu-lalang. Pasar tradisional pun demikian, tidak menunjukkan kelesuan. Pengamatan sekilas di Pasar Johar (di lokasi relokasi sementara) dan Pasar Bulu di Kota Semarang, Pasar Bandarjo di Ungaran, dan pasar di Ambarawa tidak terlihat adanya kelesuan karena penurunan daya beli.

Salam,

WBS

.

Iklan

Posted in HUMANIORA, Perubahan Sosial | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Hak Asasi Manusia di Sektor Industri Perikanan

Posted by wahyuancol pada November29, 2017

Kewajiban sertifikasi Hak Asasi Manusia di sektor industri perikanan tercantum di dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan No.35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan. “Ini adalah kebijakan yang pertama kali di dunia, bahwa industri perikanan harus mendapatkan sertifikasi HAM. Di negara lain belum ada kebijakan seperti ini,” jelas Mas Achmad Santosa, Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Praktik Mafia Pencurian Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jenewa, Minggu (26/11/2017). Kebijakan itu diapresiasi dunia.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, akan berbagi pengalaman mengenai upaya mendorong praktek bisnis berbasis HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pengalaman tersebut akan disampaikan Menteri Susi dalam forum tahunan mengenai bisnis dan HAM di Kantor PBB di Jenewa, 27-29 November 2017.

Dalam acara ini, Menteri Susi akan memaparkan Peraturan Menteri KP No. 35/2015 tentang Sertifikasi HAM pada Industri Perikanan sebagai best practice dalam praktek bisnis yang berperspektif HAM.

Di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri itu disebutkan Pengusaha Perikanan untuk berkomitmen:

  1. Menghormati hak untuk kondisi kerja yang adil dan layak, antara lain hak untuk: (1) remunerasi dan waktu istirahat yang cukup dan layak; (2) standar hidup layak, termasuk akomodasi, makan dan minum; (3) mendapatkan pengobatan; (4) mendapatkan asuransi jaminan sosial; (5) mendapatkan perlindungan dari risiko kerja; dan (6) hak khusus wanita, anak, dan penyandang disabilitas.
  2. Menghindari terjadinya kerja paksa dalam bentuk: (1) penyalahgunaan kerentanan, (2) penipuan, (3) pembatasan ruang gerak, (4) pengasingan, (5) kekerasan fisik dan seksual, (6) intimidasi dan ancaman, (7) penahanan dokumen identitas, (8) penahanan upah, (9) jeratan utang, (10) kondisi kerja dan kehidupan yang menyiksa, dan (11) kerja lembur yang berlebihan.

Peraturan Menteri tersebut lahir karena terinspirasi oleh Kasus Benjina pada tahun 2015. Kasus itu adalah kasus perbudakan yang dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK).

Salam

WBS

Posted in Dari Indonesia untuk Dunia | Dengan kaitkata: , , , , , , , | Leave a Comment »

Bisnis Online, Kejujuran dan Saling Percaya

Posted by wahyuancol pada November25, 2017

Perkembangan teknolologi telah memungkinkan orang untuk bertransaksi secara online. Dengan bisnis online, seseorang bisa bertransaksi dimanapun dia berada. Sebagai contoh, untuk berbelanja seseorang tidak harus keluar rumah untuk mendatangi toko dan melihat barang dan bertransaksi secara langsung, tetapi bisa dilakukan dari manapun dia berada. Barang-barang bisa dicari dengan mengunjungi situs-situs tertentu, bisa dilihat tampilan fisiknya, diketahui spesifikasi, kualitas dan harganya, dan pembayaran bisa dilakukan segera setelah barang ditemukan dan harganya dirasa cocok. Setelah pemesanan dan pembayaran dilakukan, kita tinggal menunggu kiriman barang dalam rentang waktu yang dijanjikan. Sederhana bukan?

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa bertransaksi secara online sangat sederhana dan mudah. Pengalaman berbelanja yang demikian sederhana dan mudah ini saya gambarkan berdasarkan pengalaman pribadi dari beberapa kali melakukan belanja online. Tentu kemudian timbul pertanyaan, mengapa bisa sedemikian mudah dan sederhana?

Kejujuran dan saling percaya adalah kuncinya.

Bagi kita sebagai pembeli, ketika kita melihat barang yang ditawarkan, kita melihat fisiknya, membaca keterangannya, dan kemudian tentu membayangkan kualitasnya. Selanjutnya, kita percaya bahwa tampilan barang itu tidak menipu. Keterangan tentang barang itu juga tidak menipu. Juga, kita percaya bahwa setelah pembayaran kita lakukan barang segera dikirimkan.

Di pihak lain, bila kita sebagai penjual, ketika kita menawarkan barang secara online, maka disitulah kita dituntut untuk jujur. Kita dituntut untuk jujur tentang kualitas dan spesifikasi barang yang kita tawarkan. Kita dituntut untuk jujur dengan janji untuk segera melakukan pengiriman setelah mengetahui pembayaran telah dilakukan sesuai dengan harga barang.

Dalam sistem transasisi online, kejujuran dan saling percaya bisa membuat segalanya menjadi sangat sederhana dan mudah. Apabila tidak ada kejujuran dan saling percaya, maka transaksi online menjadi hal yang tidak menyenangkan. Bisa kita bayangkan betapa kecewanya kita selaku pembeli bila ternyata barang yang telah kita beli ternyata tidak sesuai kualitasnya dengan spesifikasi yang dijelaskan. Barang yang tidak sesuai itu mungkin tidak bisa dipakai sama sekali. Dengan kata lain, kita telah tertipu.

Komplain? Bisa kita lakukan, tetapi itu mungkin tidak mudah. Banyak waktu, tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan ketika melakukan komplain, apalagi bila barang yang dibeli itu dikirim dari tempat yang jauh. Bila keadaan seperti ini terus terjadi, maka belanja online menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya bila hal itu terjadi. Aktifitas transaksi akan berhenti.

Ilustrasi yang telah saya berikan itu memberikan gambaran bahwa di zaman dengan teknologi yang telah demikian maju ini, kejujuran dan saling percaya merupakan kunci penting bagi berkembangnya kehidupan manusia.

Salam,

WBS

Posted in FILSAFAT, Manusia | Dengan kaitkata: , , | Leave a Comment »

Memunyai?

Posted by wahyuancol pada Januari8, 2017

Tulisan ini saya ambil dari tulisan Yanwardi dengan judul seperti di atas yang dipublikasikan oleh Harian Kompas, Sabtu, 7 januari 2017 di halaman 13, kolom Bahasa.

Saya tertarik dengan tulisan ini karena menjawab persoalan yang saya hadapi sejak lama,  berhadapan dengan kata “memerhatikan”. Persoalan itu muncul setelah dalam beberapa tahun ini di dalam surat kabar ini sering muncul kata “memerhatikan”. Saya merasa bahwa “memperhatikan” lebih benar daripada “memerhatikan” karena lebih mudah diucapkan, dan pengucapan itu sudah saya lakukan sejak saya belajar Bahasa Indonesia ketika Sekolah Dasar lebih 40 tahun yang lalu. Di bawah ini adalah tulisan itu yang saya kutip utuh dengan sedikit modifikasi penambahan.


Agak aneh bagi saya sikap sebagian praktisi dan pemerhati bahasa yang bersikeras mengubah mempunyai menjadi memunyai. Sejak dahulu penurut bahasa memilih mempunyai ketimbang memunyai. Bahkan, sebagian di antara mereka, ketika saya tanyakan kedua kata itu, justru bertanya balik, “Emang ada kata memunyai?” Bagi penurut asli Bahasa Indonesia, kata-kata, seperti mempunyai, mengurung, memukul, menyapu dan menusuk (saya tambahkan: memperhatikan, mempengaruhi) terucap dengan sendirinya, tidak mengingat dulu bahwa sistem morfofonemik (proses fonologis akibat pertemuan morfem dengan morfem), yakni awalan “me(N)-“, kalau bertemu kata dasar berawal huruf/fonem/bunyi k, p, s dan t harus luluh, apalagi sampai mencari nasal yang harus homorgan (ng, m, ny dan n). Otak penutur akan pusing bila demikian. untunglah intuisi bahasa penutur bergerak otomatis ketika berbahasa.

Data yang terujar dari penutur Bahasa Indonesia inilah yang dianalisis oleh ahli bahasa, diabstraksikan, atau disimpulkan. Ahli bahasa menjelaskan mengapa, misalnya, dalam mempunyai, /p/ tidak luluh, berbeda dengan bentukan yang kata dasarnya berawal /p/ lainnya: memukul, memaku, memoles, memutih, dll. Pemerhati bahasa dalam konteks ini hendaknya tidak terburu-buru memukul rata suatu gejala kebahasaan: mempunyai harus jadi memunyai. Siapa tahu ada “kaidah” lain yang berlaku pada kata mempunyai. Pada kenyataannya, dalam konteks sistem morfofonemik awalan “me(N)-” + D (dasar) yang berawalan k, p, s dan t, hukum peluluhan hanya salah satu kaidahnya. Kaidah ini tampak langsung bertabrakan dengan data, misalnya, mengepak, mengesol, dan mengetik. Tampak di situ fonem awal dasar (p, s, dan t) tidak luluh. Belum lagi, kata dasar yang berawal fonem k, p, s, dan t yang diikuti konsonan tidak luluh pula (memproduksi, menstabilkan, dll).

Sekurangnya dalam sistem morfofonemik awalan “me(N)-” + D yang berawal dengan k, p, s, dan t terdapat lima kaidah:

  1. Kaidah peluluhan (jika huruf pertama dasar diikuti vokal): mengurung (D: kurung), memasang (D: pasang), menyapu (D: sapu), menuruk (D: tusuk).
  2. Kaidah pengekalan (jika huruf pertama dasar diikuti konsonan): memproduksi (D: produksi), menstabilkan (D: stabil), mentraktir (D: traktir), mengklaim (D: klaim).
  3. Kaidah penambahan bunyi /e/ (jika dasar bersuku satu yang diikuti vokal): mengepak (D: pak), mengesol (D: sol), mengetik (D: tik).
  4. Kaidah semantik (jika peluluhan mengakibatkan kemungkinan ambigu (maka jangan luluh)): mengkaji (menelaah) (D: kaji).
  5. Kaidah disimilasi (alat ucap kesulitan melafalkan bentuk peluluhannya: mempunyai, mempengaruhi, memperhatikan (D: punya).

Kaidah disimilasi bukan sesuatu yang baru. Dalam sistem morfonemik awalan “ber + ajar” tampak juga mengalami disimilasi, yakni bunyi /r/ menjadi “bel-” (belajar). Dengan melihat fakta kebahasaan tersebut, saya berpendapat tidak ada argumen kebahasaan yang kuat untuk mengubah mempunyai menjadi memunyai. Salah satu ciri bahwa suatu hukum bahasa “kurang tepat” adalah adanya resistensi oleh penutur bahasa. Jika hanya beberapa penutur yang melakukan “penolakan”, misalnya, dengan merasakan kejanggalan, bisa jadi penutur tersebut yang tidak tepat. Namun, jika sebagian besar penutur merasakan kejanggalan atas suatu hukum bahasa, saya pikir “hukum bahasa”-nya yang tidak tepat. Resistensi akan terjadi di sini.

Ada sebagian ahli bahasa dan praktisi bahasa yang menganalisis bahasa bukan berdasarkan data, melainkan berdasarkan asumsi mereka. Inilah yang menurut saya, harus dihindari sebagaimana terjadi atas kemunculan bentukan memunyai. Bahasa adalah milik penutur bahasa. data yang dihasilkan mereka merupakan data yang sahih dianalisis, bukan data artifisial berdasarkan asumsi.


Demikian kutipan yang saya lakukan.

Mengenai hal tersebut di atas, saya teringat dahulu guru Tata Bahasa di SMA mengatakan, kalau dasarnya adalah kata serapan dari bahasa asing, maka berlaku Kaidah Pengekalan agar tidak membingungkan. Misalnya, memproduksi dari kata dasar “produksi” yang diserap dari bahasa Inggris; mempraktekkan (D: praktek).

Kemudian, ada lagi yang mengganggu saya, yaitu: mana yang benar “diembuskan” atau “dihembuskan”? Menurut saya, yang benar “dihembuskan”, tetapi sekarang ada yang mengatakan yang benar “diembuskan”.

Salam,

WBS

Posted in Bahasa Indonesia | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Banjir 24 Oktober 2016 di Pasteur (Dataran Tinggi, Cekungan Bandung) Bandung

Posted by wahyuancol pada Oktober29, 2016

Kota Bandung berada di kawasan dataran tinggi Bandung. Secara fisik, kawasan tersebut merupakan suatu cekungan yang dikelilingi oleh gunung-gunung dan di kenal sebagai Cekungan Bandung. Cekungan Bandung, secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Sumedang, serta Kota Bandung dan Cimahi. Sejarah geologi kawasan tersebut menunjukkan bahwa cekungan tersebut sebelumnya adalah sebuah danau. Danau antar gunung (Gambar 1). Di dalam cekungan tersebut diendapkan endapan danau. Pada tahun 2005, penduduk yang mendiami Cekungan Bandung mencapai lebih dari 7 juta jiwa (Abidin et al., 2009).

001-cekungan-bandung

Gambar 1. Topografi kawasan Cekungan Bandung dan sekitarnya (Gumilar et al., 2015).

Sesuai dengan karakter fisik lingkungannya itu, maka adalah wajar bila banjir rutin melanda kawasan yang rendah dari Kota Bandung yang merupakan bagian yang paling rendah dari cekungan tersebut. Keadaan tersebut diperparah oleh terjadinya penurunan permukaan tanah (Gumilar et al., 2014).

Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, terjadi banjir yang “tidak biasa” di Kota Bandung setelah hujan deras turun sangat lama. Banjir terjadi di kawasan Pasteur yang berada di bagian yang tinggi dari Kota Bandung. Aliran air yang sangat deras mengalir di jalan Pasteur, melanda dan menghanyutkan segala sesuatu yang ada di jalan tersebut, termasuk mobil.

Pertanyaannya adalah mengapa bisa demikian? Apa yang salah dengan tata air di kawasan itu?

Secara sederhana, bila hujan turun ke permukaan Bumi (presipitasi = P), maka air hujan akan mengalami penguapan (evaporasi = E) dan meresap masuk ke dalam tanah (infiltrasi = I). Apabila volume air hujan yang jatuh ke Bumi lebih kecil daripada volume air yang mengusap dan meresap ke dalam tanah, maka air hujan itu akan habis dan tidak ada air yang mengalis di permukaan Bumi. Sebaliknya, apabila volume air hujan yang jatuh ke Bumi itu lebih besar daripada air yang menguap ke udara dan meresap ke dalam tanah, maka terjadilah kelebihan air di permukaan Bumi yang mengalir sebagai aliran air di permukaan Bumi.

Pada mulanya, aliran air di permukaan Bumi bergerak bebas menuruni lereng. Kemudian aliran air itu bergabung satu sama lain dan akhirnya membentuk tali air. Tali air itu kemudian berkembang menjadi alur-alur, alur-alur bergabung dan akhirnya menjadi sungai. Semua itu merupakan satu sistem aliran air permukaan.

Di kawasan perkotaan, sistem aliran air tersebut terganti oleh sistem drainase kota. Air hujan yang turun di kawasan perkotaan akan masuk ke dalam sistem drainase kota, dan kemudian dialirkan ke sungai-sungai yang mengalir melintasi kota.

Di daeah yang masih alamiah, ketika musim hujan, curah hujan tinggi, maka kita akan melihat aliran air yang besar debitnya di sungai-sungai. Hal itu karena banyaknya air permukaan yang masuk ke dalam alur-alur sungai. Apabila terjadi curah hujan yang sangat tinggi, aliran permukaan menjadi sangat banyak maka alur sungai tidak dapat menampung volume air yang masuk. Air meluap keluar, dan kita mengenalnya sebagai banjir. Luapan air sungai ini biasanya terjadi di daerah hilir dan terjadi karena sungai utama tidak mampu menampung air yang masuk dari cabang-cabangnya dari daerah hulu.

Di daerah perkotaan, sebelum air hujan masuk ke aliran sungai, air terlebih dahulu masuk ke sistem drainase kota. Pengelolaan sistem drainase yang buruk bisa menyebabkan aliran air permukaan tidak dapat masuk ke dalam sistem saluran air. Atau, sistem saluran air yang dibuat terlalu sempit  sehingga air meluap. Apabila air hujan gagal masuk ke dalam sistem drainase kota, maka air akan bergerak liar dan mengalir masuk ke jalan-jalan karena jalanlah yang kondisinya memberi kemudahan bagi air untuk mengalir. Banjir seperti inilah ke kemaren itu terjadi di Kota Bandung.

Jadi, sebagai kesimpulan, banjir yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kota Bandung itu, selain karena angka curah hujan yang tinggi, juga karena buruknya sistem drainase kota tersebut. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tingginya debit aliran air permukaan. Buruknya sistem drainase menyebabkan debit aliran air permukaan yang tinggi itu tidak dapat masuk mengalir di dalam saluran air sehingga air mengalir di jalan raya.

Dalam skala yang lebih kecil, kasus seperti ini juga terjadi di Desa Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang di dekat Kampus Universitas Negeri Semarang. Apabila hujan lebat terjadi dalam waktu cukup lama, maka jalan utama yang di desa itu yang melintasi kampus UNNES menjadi seperti sungai.

Salam,

WBS

Posted in Banjir, FENOMENA ALAM, HIDROSFER, HUMANIORA, Manusia dan Alam, PROSES (BENCANA) ALAM, Sungai | Dengan kaitkata: , , , , | Leave a Comment »