Kepulauan Indonesia

Cerita dari, untuk dan tentang Kepulauan Indonesia beserta Penghuni dan Penduduknya

Bila Negara Lemah

Posted by wahyuancol pada Desember9, 2009

Menarik sekali menyimak apa yang sekarang sedang terjadi di negara tetangga kita Filipina. Pemilihan Gubernur di Provinsi Maguindanao telah menyebabka terjadinya pembantaian politik. Sebanyak 57 orang telah dibantai di Filipina Selatan ketika mereka dalam perjalanan menyerahkan formulir pendaftaran kandidat gubernur provinsi tersebut.

Pembantaian 23 Nopember 2009

Esmael Mangudadatu adalah seorang calon kandidat Gubernur Maguindanao. Untuk menghindari kekerasan, Esmael meminta istrinya memasukkan formulir pendaftaran kandidat gubernur ke kantor komisi pemilu (COMELEC) dengan didampingi oleh beberapa penasehat hukum, belasan jurnalis, dan serombongan pendukung yang kebanyakan perempuan. Dalam perhitungannya, lawan politiknya tentu tidak akan menyakiti perempuan dan jurnalis.

Di luar gudaan, rombongan dicegat dan dibunuh oleh sekitar 100 orang bersenjata. Sebelum dibunuh, istri Esmael sempat menelpon suaminya, mengabarkan bahwa kelompok bersenjata itu dipimpin oleh lawan politiknya, Andal Ampatuan, Jr. Andal juga hendak maju sebagai calon gubernur untuk menggantikan ayahnya, Ampatuan, Sr.

Provinsi Maguindanao

Provinsi Maguindano terletak di Pulau Mindanao, Filipina Selatan. Keluarga besar Ampatuan adalah penguasa de facto di provinsi tersebut. Kepala keluarga yang paling senior dari keluarga ini, Andal Ampatuan Senior, adalah Gubernur Maguindanao selama sembilan tahun terakhir. Sebanyak 16 dari 22 kota di provinsi itu dipimpin oleh anggota keluarga besar Ampatuan. Sisanya diberikan kepada sekutu atau sanak saudara Ampatuan.

Keluarga besar Ampatuan dikenal memerintah dengan tangan besi. Tidak ada yang berani menandingi. Mereka memetik keuntungan untuk keluarga besar mereka dan para kroninya, sedang rakyat sengsara. Kementerian Perencanaan Ekonomi Filipina mengatakan, 63 persen  dari rakyat Maguindanao yang berjumlah 711.000 orang adalah rakyat miskin. Sebanyak 342.000 warga bahkan hidup dengan penghasilan kurang dari satu dollar AS. Padahal, Provinsi Maguindanao berada di lembah yang paling subur di Filipina.

Komisioner Hak Asasi Manusia Nasional Filipina, Leila de LIma, menyebutkan “keluarga Ampatuan bertindak seperti Tuhan di Maguindanao.”

Pembunuhan Politik

Profesor Randy David, soisiolog dari Universitas Filipina, seperti dikutip Davao Today, menjelaskan, kekuatan-kekuatan seperti (Ampatuan) itu tersebar di banyak wilayah Filipina.

Alex Tizon dari Philippine Center for Investigative Journalism menegaskan, mereka yang akrab dengan kehidupan kontemporer Filipina pasti mengetahui bahwa kekerasan politik di Filipina merupakan sebuah norma.

Pembunuhan politik seperti yang terjadi di Maguindanao itu tersebar di banyak tempat dalam beberapa minggu atau bulan terakhir. Para penguasa wilayah seperti keluarga Ampatuan, dengan juru jagalnya, biasanya melakukan aksi terhadap lawan-lawan politik mereka dengan modus operandi yang rapi dan korbannya hanya satu orang.

Sebagai contoh, di Masbate, Provinsi Suriin, sebuah kepulauan di utara Mindanao, dilaporkan terjadi 30 pembunuhan terkait dengan politik dalam setahun yang lalu. Banyak dari kasus pembunuhan itu terkait dengan satu keluarga yang telah berkuasa selama bertahun-tahun. Semua tahu siapa nama mereka, tetapi tidak seorang pun akan nama itu dengan keras. Tidak ada yang berani.

Kakitangan

Seperti di Maguindanao, hampir semua polisi dan tentara lokal menerima perintah dari keluarga yang berkuasa. Mereka yang berani menentang anggota keluarga berkuasa itu akan berakhir ditembak di sebuah jalan sepi dan mayat mereka dikatakan sebagai korban tabrak lari.

Politik Kekuasaan

Keluarga Ampatuan lebih disegani lagi karena mempunyai kedekatan dengan Arroyo (Presiden Filipina sekarang). Keluarga Ampatuan memiliki banyak foto dengan Arroyo di berbagai tempat, termasuk istana Malacanang. Berkat keluarga ini, Arroyo menang mutlak di Manguindanao.

Sebagai imbalan, pemerintah lepas tangan dari urusan pemerintahan di Manguindanao. Pejabat provinsi, misalnya, bisa memilih kepala polisi dan pejabat-pejabat tinggi kepolisian lain di wilayahnya. Para pejabat itu diyakini juga menggunakan uang pajak rakyat untuk mempersenjatai milisi yang mereka bentuk sendiri.

Darurat Militer

Menyusul pembantaian tanggal 23 Nopember 2009, dalam rangka pemberian tindakan tegas terhadap keluarga Ampatuan yang sangat berkuasa di wilayah tersebut, Presiden Gloria Macapagal-Arroyo memberlakukan tindakan darurat militer pada hari Jum’at tanggal 4-12-2009 tengah malam.

Dalam pengumuman keputusan tersebut disebutkan alasan bahwa, pemerintah mengkhawatirkan keluarga Ampatuan yang telah berkuasa dengan tangan besi selama bertahun-tahun. Dikhawatirkan keluarga ini menyiapkan pemberontakan sebagai respon atas penindakan terhadap mereka sejak terjadinya pembantaian tersebut.

Tentara Filipina menangkap 62 tersangka pembantaian serta menemukan stok persenjataan berat dan ringan milik keluarga Ampatuan dalam jumlah banyak. Penangkapan dan penemuan stok persenjataan itu terjadi setelah darurat militer diberlakukan di Provinsi Maguindanao. Ribuan tentara didukung tank-tank dan pesawat tempur mengambil alih kekuasaan di provinsi tersebut.

Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Jesus Verzosa, hari Senin tanggal 7-12-2009, menjelaskan lebih dari 2.400 orang bersenjata pendukung Ampatuan dilaporkan telah berkumpul di 16 dari 22 kota di Maguindanao untuk membela keluarga yang berkuasa tersebut.

Juru bicar militer Filipina, Romeo Brawner, mengungkapkan, klan Ampatuan memiliki persenjataan yang cukup untuk membangun sedikitnya dua batalyon tentara. Di jelaskan, militer dan polisi telah menyita 883 senapan dengan berbagai kaliber dari peti-peti senjata yang diyakini milik klan berkuasa. Sedikitnya 10 persen dari persenjataan yang disita itu tampaknya berasal dari kalangan militer, sedang sisanya berasal dari pedagang senjata swasta.

Selain senjata-senjata api, militer juga mendapat 430.000 amunisi, termasuk peluru-peluru, dan 10 kenderaan. Sebagian besar senjata yang ditemukan itu masih berada di peti-peti kayu dengan tulisan “Polisi Nasional Filipina” dan “Arsenal Pemerintah, Departemen Pertahaman.”

Dijelaskan bahwa, klan Ampatuan telah mengkonsolidasikan sekelompok milisi beranggotakan 2.413 orang bersenjata, 1.160 di antaranya telah digelar secara strategis di Mindanao. Delapan kelompok bersenjata, terdiri dari 50 sampai 500 orang, digambarkan telah berada dalam posisi siap menyerang.

Akar Masalah

Menurut Wayan Marianta, mahasiswa Pascasarjana Universitas Filipina, terlepas dari brutalitas para pelaku, tragedi ini sebetulnya lahir dari beberapa permasalahan fatal:

  1. Persaingan dinasti politis. Pembunuhan lawan politik memang sering terjadi. Meminjam istilah Alfred W McCoy (1994), demokrasi di Filipina masih dihantui oleh fenomena anarchy of families. Tidak sedikit keluarga elite politik menguasai roda pemerintahan lokal dengan kekuatan 3G: gun, goon, gold (senjata, pasukan bajingan atau preman, dan uang). mereka umumnya membentuk tentara pribadi untuk menekan rakyat dan lawan politik. Pasukan itu disamarkan sebagai kelompok sipil yang membantu menghadapi gerilyawan komunis atau Moro.
  2. Tradisi balas dendam. Persaingan dinasti politis diperparah dengan tradisi balas dendam antar keluarga/klan. Fenomena ini menghasilkansiklus-siklus balas dendam yang sulit diputus di Mindanao.
  3. Budaya impunitas (bebas dari hukuman). Banyak pengamat menilai pemerintah pusat mempunyai andil secara tidak langsung dengan menciptakan “budaya impunitas” (culture of impunity). Pemerintah Gloria Macapagal_arroyo dituding membiarkan pelanggaran-pelanggaran hukum keluarga ini terjadi tanpa sanksi karena dukungan politik mereka menentukan kemenangan Arroyo dalam pemilu 2004.
  4. Negara lemah. Tragedi pembantaian di Maguindanao itu adalah tanda negara lemah (weak state). Negara gagal memberikan perlindungan kepada rakyatnya karena tidak mampu mencegah kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat membangun sarana dan mekanisme aksi kekerasan. Penggunaan kekerasan, secara sah demi ketertiban umum dan tegaknya keadilan, seharusnya menjadi monopoli negara. Ini merupakan salah satu prinsip dasar negara moderen. Negara lemah membuka kotak pandora anarki sosial.

Lessons Learn

Politik seharusnya dibangun sebagai sistem sosial penopang kesejahteraan bersama. Tragedi Maguindanao memperikan pengalaman pedih tetapi penting. Pemerintah yang lemah, budaya impunitas, dan nafsu berkuasa dapat mengubah wajah politik menjadi tanah bersimbah darah. Demikian Wayan Marianta.

Semoga kita di Indonesia dapat belajar dan  terhindar dari apa yang terjadi di Filipina. Amin.

Salam dari Ancol.

Wahyu Budi Setyawan

Sumber:

  • Kompas, 7 Desember 2009, hal. 8. Klan Ampatuan seperti “Tuhan.”
  • Kompas, 7 Desember 2009, hal. 8. Tentara Tangkap 62 Tersangka.
  • Kompas, 7 Desember 2009, hal. 36. Pembantaian Politik di Filipina Selatan (Opini Wayan Marianta).
  • Kompas, 8 Desember 2009, hal. 9. Milisi Ampatuan Tembaki Polisi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: