(Ini Biangnya) Pertamina Enggan Bikin Tabung Gas 12 Kilogram

Tahukah anda berapa harga tabung gas ukuran 12 kilogram sekarang? Saya pada seorang pedagang di Ancol, harganya Rp. 800.000,-; pernah juga saya tanyakan di Indramayu, Rp. 600.000,-; dan juga di Semarang saya tanya, harganya Rp. 700.000,-. Kira-kira 3 bulan sebelumnya, saya beli tabung gas 12 kilogram, harganya hanya Rp. 325.000,- sudah dengan isinya. Lalu, meskipun harganya tinggi, ternyata jarang ada pedangang yang mau menjual gas dengan tabungnya sekalian. Katanya, “sulit mendapat tabung.” Luar biasa, kan?

Berkaitan dengan program pemerintah untuk mengkonversi minyak tanah dengan gas sebagai bahan bakar rumah tangga, seharusnya masyarakat makin mudah mendapatkan gas. Eeeee…….., ternyata bukannya makin mudah mendapatkan gas, malahan….., harga tabung gas melambung.

Tahu apa penyebabnya?

Ternyata Pertamina enggan bikin tabung gas 12 kilogram. Bukan kah ini suatu pengkhianatan?

Seharusnya, sebagai perusahaan negara, Pertamina mendukung penuh program pemerintah. Apapun alasanya.

Di bawah ini adalah kutipan berita tentang keengganan Pertamina tersebut.

———-

Pertamina Enggan Bikin Tabung Gas 12 Kilogram

Koran Tempo, Senin, 9 Juni 2008, Bisnis/Industri, Halaman A18, Kilas.

PT Pertamina (Persero) enggan berinvestasi pada pengadaan tabung gas 12 kilogram karena tidak ada subsidi pemerintah. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Achmad Faisal mengatakan, meski permintaan tabung gas 12 kilogram terus meningkat, harga jual gas ini tidak kompetitif sehingga tidak menguntungkan.

Karena alasan ini pula, kata Faisal, infrastruktur Pertamina dalam pengadaan dan distribusi tabung 12 kilogram masih lemah. Akibatnya, pada saat terjadi kelangkaan gas 12 kilogram beberapa waktu lalu, Pertamina tidak dapat berbuat banyak. Padahal Pertamina telah mendistribusikan tabung 12 kilogram melebihi kebutuhan.

“Soalnya, banyak konsumen beralih dar tabung 3 kilogram ke tabung 12 kilogram,” ujar Faisal. Sebab, penggunaan tabung gas 12 kilogram lebih hemat dibanding 3 kilogram. Sementara itu, saat ini Pertamina hanya berfokus pada pengadaan tabung gas 3 kilogram untuk menyelesaikan program pemerintah. (Amirullah)

(Kualitas Perencanaan Pemerintah) Program Konversi Minyak Tanah ke LPG, Pertamina Kedodoran.

Untuk keperluan pengurangan subsidi Pemerintah pada pemakaian bahan bakar, program konversi penggunaan minyak tanah dengan gas untuk keperluan rumah tangga telah dicanangkan Pemerintah. Pada awal pencanangannya, Pemerintah begitu yakin dengan program tersebut. Semua pendapat yang tidak setuju dengan program tersebut dianggap seperti angin lalu. Tetapi, sekarang apa yang terjadi? Ternyata Pertamina kedodoran.

Tentu wajar bila kemudian kita bertanya, Bagaimana kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah? Apakah Pemerintah tidak serius? Atau, memang hanya sedemikian itu kemampuan Pemerintah kita dalam menyelesaikan masalah?

Atau, ada yang tidak selangkah dengan program pemerintah itu?

Semoga bermanfaat.

————————————

Mari kita simak hal-hal yang LUCU berkaitan dengan program konversi ini.

Pertama: Konsumsi PLG.

• Kata Pak Wapres pada tahun 2006, diperkirakan 567.000 ton. Tahun 2008, Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina, Achmad Faisal, menyebutkan angka 400.000 ton. Eh, ……, Pertamina sudah kedodoran.

Ke-dua: Keuntungan.

• Kata Pak Wapres pada tahun 2007, keuntungan Pertamina 19 triliun per tahun. Tahun 2008, eh……….., Pak Direktur Niaga dan Pemasaran mengatakan: masih menanggung rugi.

Ke-tiga: Kesiapan infrastruktur.

• Kata Pak Wapres pada tahun 2006, Pemerintah akan mempercepat program konversi minyak tanah ke elpiji dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Tahun 2008, eh….., kembali Pak Direktur Niaga dan Pemasaran mengatakan: infrastruktur penyimpanan dan pendistribusian elpiji, baik untuk tabung 12 kg maupun 3 kg, tidak memadai.

Ke-empat: Keterlibatan Swasta.

• Kata Pak Wares pada tahun 2006, Kami akan minta swasta untuk ikut program ini. Tahun 2008, ternyata Pak Direktur berkata lagi: badan usaha lain bisa masuk. ”Masalahnya sampai sekarang tata niaga elpiji belum ada,” ujarnya.

Ke-lima: Perhitungan ekonomi.

• Tahun 2006 ketika program dicanangkan sudah diberikan gambaran rentang keuntungan program ini. Antara lain mengurangi subsidi untuk bahan bakar. Dan, pemerintah akan mengajak pihak swasta. Logikanya, tentu sudah dilakukan perhitungan ekonomi sebelum keputusan pelaksanaan program konversi dilakukan. Eeeeeeeeee, …….., ternyata tahun 2008, kata Pak Direktur dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian Ansari Bukhari, mengatakan, industri bisa didorong untuk memproduksi tabung elpiji 12 kg jika ada hitungan skala ekonomi yang jelas. Namun, harus ada kepastian penyerapan hasil produksi. ”Pertamina harus menegaskan berapa kebutuhannya dan sampai tahun berapa produksi bisa diserap,” tuturnya.

———

Dengan menguktip beberapa sumber surat kabar nasional, mari kita simak perkembangan Program Konvers Minyak Tanah:

Agustus 2006 (dari Tempo Interaktif)

• Pemerintah akan mempercepat program konversi minyak tanah ke elpiji dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Total minyak tanah yang dialihkan itu ditargetkan mencapai 90 persen dari konsumsi minyak tanah sekitar 10 juta kiloliter.
  “Kita bisa, sebab Indonesia produsen elpiji (gas tabung),” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengunjungi Pertamina kemarin.
• Pemerintah menganggarkan dana Rp 1,93 triliun bagi program konversi minyak tanah ini.
• Dari program ini, diperkirakan terjadi pengurangan konsumsi minyak tanah mencapai 988.280 kiloliter. Sedangkan konsumsi elpiji menjadi naik sebesar 567.700 ton.
• Jusuf Kalla menjelaskan, bila ini tercapai, dalam 4 tahun ada penghematan subsidi Rp 30 triliun. Namun, diperlukan tambahan investasi sekitar Rp 15 triliun. “Kami akan minta swasta untuk ikut program ini,” ujarnya.

Agustus 2007? (dari Website Menkokesra, tahunnya tak jelas)

· “Total penghematan dari program konversi minyak tanah ke gas ini sebesar Rp 22 triliun per tahun lebih besar dari keuntungan PT Pertamina sebesar Rp 19 triliun per tahun. Jadi ini serius,” kata Wapres M Jusuf Kalla kepada wartawan, seusai meninjau pabrik kompor dan tabung gas PT Hamasa Steel Centre serta PT Wijaya Karya Intrade di Cilungsi, Bogor, Jabar, Senin (13/8).

· Menurut Wapres program konversi minyak tanah ke gas LPG ini akan sangat menguntungkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pengusaha.
“Satu-satunya yang rugi dengan program ini, pengoplos minyak tanah,” kata Wapres M Jusuf Kalla dengan serius.

Juni 2008 (dari Kompas)

· PT Pertamina mengaku kewalahan memenuhi pasokan elpiji untuk masyarakat. Alasannya, selain infrastruktur terbatas, Pertamina juga masih menanggung rugi dari bisnis elpiji dan lebih fokus menyiapkan pendistribusian elpiji yang disubsidi. Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal mengemukakan hal itu di Jakarta, Jumat (6/6). Ia menjelaskan, sejak program konversi elpiji dilakukan, terjadi peningkatan konsumsi elpiji dalam kemasan 12 kg.

• ”Banyak usaha kecil dan menengah yang lebih memilih memakai elpiji 12 kg. Namun, karena Pertamina masih menanggung rugi dari bisnis elpiji 12 kg, ya suplainya tidak ditambah, akhirnya terjadi kekurangan,” kata Faisal.

· Seiring dengan program konversi dari minyak tanah ke elpiji, tahun ini diperkirakan kebutuhan elpiji meningkat 400.000 ton. Kebutuhan tabung 3 kg sebanyak 6 juta unit.

· Menurut Faisal, infrastruktur penyimpanan dan pendistribusian elpiji, baik untuk tabung 12 kg maupun 3 kg, tidak memadai.

· Bisnis elpiji 12 kg adalah bisnis terbuka. Dengan demikian, badan usaha lain bisa masuk. ”Masalahnya sampai sekarang tata niaga elpiji belum ada,” ujarnya.

· Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian Ansari Bukhari menjelaskan, semua pabrik tabung yang sebelumnya menyuplai tabung elpiji 12 kg untuk Pertamina kini beralih memproduksi tabung elpiji 3 kg.

· Ansari meyakini, industri bisa didorong untuk memproduksi tabung elpiji 12 kg jika ada hitungan skala ekonomi yang jelas.

• Namun, harus ada kepastian penyerapan hasil produksi. ”Pertamina harus menegaskan berapa kebutuhannya dan sampai tahun berapa produksi bisa diserap,” tuturnya.

———

Berikut ini adalah naskah lengkap yang saya jadikan bahan penulisan keprihatinan ini, yang poin-poinnya saya buat di atas..

Pemerintah Percepat Program Konversi Minyak Tanah
Rabu, 30 Agustus 2006 | 20:04 WIB

http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2006/08/30/brk,20060830-82960,id.html

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mempercepat program konversi minyak tanah ke elpiji dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Total minyak tanah yang dialihkan itu ditargetkan mencapai 90 persen dari konsumsi minyak tanah sekitar 10 juta kiloliter.

“Kita bisa, sebab Indonesia produsen elpiji (gas tabung),” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengunjungi Pertamina kemarin.

Sebelumnya, pemerintah menganggarkan dana Rp 1,93 triliun bagi program konversi minyak tanah ini. Program konversi minyak tanah ke elpiji ini berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kepada Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Dirjen Migas, dan PT Pertamina (persero). Dananya berasal dari pengurangan subsidi minyak tanah yang dialihkan ke elpiji.

Dari program ini, diperkirakan terjadi pengurangan konsumsi minyak tanah mencapai 988.280 kiloliter. Sedangkan konsumsi elpiji menjadi naik sebesar 567.700 ton. Saat ini harga jual elpiji di dalam negeri Rp 4.250 per kilogram. Padahal sebagian pasokan elpiji diimpor Pertamina dengan biaya Rp 6.000-7.000. Jadi selama ini Pertamina mensubsidi konsumen dalam negeri Rp 1.750-2.750 per kilogram. Tahun ini konsumsi elpiji rata-rata 1 juta ton.

Jusuf Kalla menjelaskan, bila ini tercapai, dalam 4 tahun ada penghematan subsidi Rp 30 triliun. Namun, diperlukan tambahan investasi sekitar Rp 15 triliun. “Kami akan minta swasta untuk ikut program ini,” ujarnya.

Berdasarkan uji coba konversi elpiji yang dilakukan Pertamina, lanjut Kalla, hasilnya 85 persen konsumen beralih dari minyak tanah ke elpiji. Hasil lainnya, ada kenaikan pendapatan rill masyarakat hingga Rp 25 ribu sebulan untuk keluarga sederhana. “Jadi ini harus segera berjalan.”

Direktur Utama PT Pertamina (persero) Arie Soemarno menambahkan, tidak ada tambahan subsidi untuk Pertamina. Skemanya subsidi minyak tanah akan dialihkan ke elpiji dengan perbandingan 1:1. Jadi bisa saja untuk sementara Pertamina menanggung dulu selisih harga jual elpiji. “Yang penting diganti dengan subsidi minyak tanah karena ada pengurangan konsumsi minyak tanah,” ujarnya.

Arie menjelaskan, untuk tabung pertama kali, diupayakan gratis. Sedangkan harga jual elpiji tetap dijual Rp 4.250 per kilogram sehingga Pertamina masih menanggung kerugian sekitar Rp 1,9 triliun. “Itu akan kami cari jalan dan dibicarakan dengan pemegang saham,” tutur dia.

Wapres: Keuntungan Konversi Minyak Tanah Rp 22 Triliun

http://www.menkokesra.go.id/content/view/4729/1/

http://www.menkokesra.go.id/content/view/4792/1/

http://www.menkokesra.go.id/content/view/4792/1/

http://www.menkokesra.go.id/content/view/4792/1/

http://www.menkokesra.go.id/content/view/4792/1/

http://www.menkokesra.go.id/content/view/4792/1/

http://www.menkokesra.go.id/content/view/4792/1/

http://www.menkokesra.go.id/content/view/4792/1/

KESRA–13 AGUSTUS: Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan keuntungan pemerintah melalui program konversi minyak tanah ke gas LPG sebesar Rp 22 triliun per tahun, lebih besar dari keuntungan PT Pertamina yang sebesar Rp 19 triliun per tahun.

“Total penghematan dari program konversi minyak tanah ke gas ini sebesar Rp 22 triliun per tahun lebih besar dari keuntungan PT Pertamina sebesar Rp 19 triliun per tahun. Jadi ini serius,” kata Wapres M Jusuf Kalla kepada wartawan, seusai meninjau pabrik kompor dan tabung gas PT Hamasa Steel Centre serta PT Wijaya Karya Intrade di Cilungsi, Bogor, Jabar, Senin (13/8).

Menurut Wapres program konversi minyak tanah ke gas LPG ini akan sangat menguntungkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pengusaha.
“Satu-satunya yang rugi dengan program ini, pengoplos minyak tanah,” kata Wapres M Jusuf Kalla dengan serius.

Karena itu, tambah Wapres program ini harus tetap jalan. Namun untuk itu, Wapres memerintahkan agar dilakukan kontrol yang ketat mengenai kualitas, serta kecepatan penyelesaian.

Mengenai kurangnya sosialisasi di masyarakat, Wapres mengakui memang ada namun diminta segera dilakukan penambahan untuk iklan di TV, pencetakan brosur maupun menggunakan tenaga penyuluh lapangan.

Wapres optimis program ini akan berhasil karena hampir seluruh kalangan akan meraih keuntungan. Ketika ditanyakan apakah ada rencana untuk menarik kompor minyak di masyarakat, Wapres mengatakan biarkan saja hal itu tetap. Kompor minyak tambahnya bisa digunakan sebagai cadangan.

“Hasil survei, orang yang sudah pakai gas LPG, 99 persen tak akan kembali ke minyak tanah,” kata Wapres.

Mengenai adanya laporan beberapa produk tabung gas yang tidak sesuai dengan kualitas yang ada, Wapres menilai hal itu harus diperbaiki. Namun, tambahnya jika hanya ada satu atau dua yang bocor hal itu masih wajar. Untuk itu, tambah Wapres akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan dilakukan kontrol yang lebih ketat.

Menurut Menteri Perindustrian Fahmi Idris, spesifikasi dan SNI untuk tabung gas sudah keluar. Sedangkan untuk kompor gas, tambah Fahmi, spesifikasinya sudah dilakukan dan SNI-nya diharapkan sebentar lagi akan keluar.

Dalam kesempatan itu Wapres menegaskan bahwa program konversi minyak tanah ke gas LPG tetap akan dilanjutkan dengan target empat tahun selesai. Sementara mengenai kekurangan-kekurangan yang ada akan terus diperbaiki.

“Kekurangan-kekurangan kita perbaiki akan tetapi program konversi ini tetap kita jalankan dan empat tahun selesai,” kata Wapres M Jusuf Kalla.

Menurut Wapres program konversi minyak tanah ke gas LPG ini akan menguntungkan semua pihak. Dari segi pemerintah akan ada penghematan subsidi BBM sebesar Rp 22 triliun rupiah per tahun, sedangkan konsumen atau rakyat akan ada penghematan sebesar Rp 20 s/d Rp 25 ribu per bulan per Kepala Keluarga. Hal itu didapatkan dari hitungan jika menggunakan minyak tanah satu liter setara dengan 0,4 kg LPG.

Wapres mengeluarkan hitungan jika penggunaan minyak tanah sebanyak 20 liter minyak tanah per bulan per KK maka akan setara dengan 2,5 tabung. “Tidak ada lagi negara di dunia yang menggunakan minyak tanah untuk keperluan rumah tangga,” kata Wapres.

Menurut Wapres, minyak tanah saat ini hampir sama dengan Avtur baik dari segi kualitas maupun harganya. Dengan demikian, tambah Wapres selama ini rumah tangga Indonesia sama saja dengan menggunakan avtur. (rol/broto)

Elpiji

Pertamina Tak Bisa Penuhi Kebutuhan

Sabtu, 7 Juni 2008 | 01:13 WIB

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/07/01133152/pertamina.tak.bisa.penuhi.kebutuhan

Jakarta, Kompas – PT Pertamina mengaku kewalahan memenuhi pasokan elpiji untuk masyarakat. Alasannya, selain infrastruktur terbatas, Pertamina juga masih menanggung rugi dari bisnis elpiji dan lebih fokus menyiapkan pendistribusian elpiji yang disubsidi.

Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal mengemukakan hal itu di Jakarta, Jumat (6/6). Ia menjelaskan, sejak program konversi elpiji dilakukan, terjadi peningkatan konsumsi elpiji dalam kemasan 12 kg.

”Banyak usaha kecil dan menengah yang lebih memilih memakai elpiji 12 kg. Namun, karena Pertamina masih menanggung rugi dari bisnis elpiji 12 kg, ya suplainya tidak ditambah, akhirnya terjadi kekurangan,” kata Faisal.

Konsumsi elpiji untuk rumah tangga umum rata-rata 1,1 juta ton per tahun, dengan jumlah tabung 12 kg yang beredar mencapai 15 juta buah.

Seiring dengan program konversi dari minyak tanah ke elpiji, tahun ini diperkirakan kebutuhan elpiji meningkat 400.000 ton. Kebutuhan tabung 3 kg sebanyak 6 juta unit.

Menurut Faisal, infrastruktur penyimpanan dan pendistribusian elpiji, baik untuk tabung 12 kg maupun 3 kg, tidak memadai.

Bisnis elpiji 12 kg adalah bisnis terbuka. Dengan demikian, badan usaha lain bisa masuk. ”Masalahnya sampai sekarang tata niaga elpiji belum ada,” ujarnya.

Pertamina menyiapkan konsep pendistribusian elpiji untuk rumah tangga menengah atas dengan harga lebih mahal, tetapi pelayanan lebih baik. Menurut GM Gas Domestik Pertamina Endang Sri, konsumen bisa memesan dan membayar melalui anjungan tunai mandiri.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian Ansari Bukhari menjelaskan, semua pabrik tabung yang sebelumnya menyuplai tabung elpiji 12 kg untuk Pertamina kini beralih memproduksi tabung elpiji 3 kg.

Ansari meyakini, industri bisa didorong untuk memproduksi tabung elpiji 12 kg jika ada hitungan skala ekonomi yang jelas.

Namun, harus ada kepastian penyerapan hasil produksi. ”Pertamina harus menegaskan berapa kebutuhannya dan sampai tahun berapa produksi bisa diserap,” tuturnya. (DOT/DAY)

Untuk Apa Punya Minyak?

Tulisan ini ditulis oleh MT Zen, seorang Guru Besar Emeritus ITB, Saya kutip dari Harian Kompas, Opini bertanggal 29 Mei 2008.

Tulisan ini memberikan gambaran tentang salah urus sumberdaya alam di Indonesia. Ternyata, semua persoalan yang timbul berpangkal pada kelemahan diri kita sendiri.

———————————-

Dahulu, di zaman Orde Baru, saya masih ingat sekali bahwa setiap kali ada berita tentang turunnya harga minyak di pasaran dunia, Pemerintah Indonesia sudah berkeluh kesah. Pada waktu itu cadangan terbukti Indonesia tercatat 12 miliar barrel.

Kini, pada masa Reformasi ini, lebih khusus lagi selama kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, pemerintah juga berteriak, berkeluh kesah, dan panik apabila harga minyak meningkat di pasaran dunia.

Harga minyak turun berteriak, harga minyak naik lebih berteriak lagi dan panik. Jadi, apa gunanya kita punya minyak, sedangkan Indonesia sejak awal sudah menjadi anggota OPEC? Alangkah tidak masuk akalnya keadaan ini? Sangat kontroversial. Minyak itu tak lain adalah kutukan.

Cadangan tak tersentuh

Hingga kini Indonesia secara resmi disebut masih mempunyai cadangan minyak sebesar 9 miliar barrel. Memang betul, jika dibandingkan dengan cadangan minyak negara-negara Timur Tengah, 9 miliar barrel itu tidak ada artinya. Namun, jelas-jelas Indonesia masih punya minyak. Selain cadangan lama, cadangan blok Cepu belum juga dapat dimanfaatkan. Belum lagi cadangan minyak yang luar biasa besar di lepas pantai barat Aceh.

Perlu diketahui bahwa pada pertengahan tahun 1970-an Indonesia memproduksi 1,5 juta barrel per hari. Yang sangat mencolok dalam industri minyak Indonesia adalah tik ada kemajuan dalam pengembangan teknologi perminyakan Indonesia sama sekali.

Norwegia pada awal-awal tahun 1980-an mempunyai cadangan minyak yang hampir sama dengan Indonesia. Perbedaannya adalah mereka tidak punya sejarah pengembangan industri minyak seperti Indonesia yang sudah mengembangkan industri perminyakan sejak zaman Hindia Belanda, jadi jauh sebelum Perang Dunia ke-2. Lagi pula semua ladang minyak Norwegia terdapat di lepas pantai di Laut Atlantik Utara. Lingkungannya sangat ganas; angin kencang, arus sangat deras, dan suhu sangat rendah; ombak selalu tinggi.

Teknologi lepas pantai, khusus mengenai perminyakan, mereka ambil alih dari Amerika Serikat hanya dalam waktu 10 tahun. Sesudah 10 tahun tidak ada lagi ahli-ahli Amerika yang bekerja di Norwegia.

Saya berkesempatan bekerja di anjungan lepas pantai Norwegia dan mengunjungi semua anjungan lepas pantai Norwegia itu. Tak seorang ahli Amerika pun yang saya jumpai di sana sekalipun modalnya adalah modal Amerika, terkecuali satu; seorang Indonesia keturunan Tionghoa dari Semarang yang merupakan orang pertama yang menyambut saya begitu terjun dari helikopter dan berpegang pada jala pengaman di landasan. Dia berkata sambil tiarap berpegangan tali jala, ”Saya dari Semarang, Pak.” Dia seorang insinyur di Mobil yang sengaja diterbangkan dari kantor besarnya di daratan Amerika untuk menyambut saya di dek anjungan lepas pantai bernama Stadfyord A di Atlantik Utara.

Di sanalah, dan di anjungan- anjungan lain, saya diceritakan bahwa mereka tidak membutuhkan teknologi dari Amerika lagi. Mereka sudah dapat mandiri dan dalam beberapa hal sudah dapat mengembangkan teknologi baru, terutama dalam pemasangan pipa-pipa gas dan pipa-pipa minyak di dasar lautan. Teknologi kelautan dan teknologi bawah air mereka kuasai betul dan sejak dulu orang-orang Norwegia terkenal sebagai bangsa yang sangat ulet dan pemberani. Mereka keturunan orang Viking.

Ada satu hal yang sangat menarik. Menteri perminyakan Norwegia secara pribadi pernah mengatakan kepada saya bahwa Norwegia dengan menerapkan teknologi enhanced recovery dari Amerika berhasil memperbesar cadangan minyak Norwegia dengan tiga kali lipat tanpa menyentuh kawasan-kawasan baru. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan.

Norwegia pernah menawarkan teknologi tersebut kepada Indonesia, tetapi mereka minta konsesi minyak tersendiri dengan persyaratan umum yang sama dengan perusahaan lain. Ini terjadi pada akhir tahun 1980-an. Namun, kita masih terlalu terlena dengan ”kemudahan-kemudahan” yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Pejabat Pertamina tidak mau mendengarkannya. Gro Halem Brundtland, mantan perdana menteri, menceritakan hal yang sama kepada saya.

Contoh lain, lihat Petronas. Lomba Formula 1 di Sirkuit Sepang disponsori oleh Petronas. Petronas itu belajar perminyakan dari Pertamina, tetapi kini jauh lebih kaya dibanding Pertamina. Gedung kembarnya menjulang di Kuala Lumpur. Ironisnya, banyak sekali pemuda/insinyur Indonesia yang bekerja di Petronas.

Kenapa banyak sekali warga Indonesia dapat bekerja dengan baik dan berprestasi di luar negeri, tetapi begitu masuk kembali ke sistem Indonesia tidak dapat berbuat banyak?

Jika kita boleh ”mengutip” Hamlet, dia bekata, ”There is something rotten, not in the Kingdom of Denmark, but here, in the Republic of Indonesia.”

Lengah-terlena

Salah satu kelemahan Indonesia dan kesalahan bangsa kita adalah mempunyai sifat complacency (perkataan ini tidak ada dalam Bahasa Indonesia, cari saja di kamus Indonesia mana pun), sikap semacam lengah-terlena, lupa meningkatkan terus kewaspadaan dan pencapaian sehingga mudah disusul dan dilampaui orang lain.

Lihat perbulutangkisan (contoh Taufik Hidayat). Lihat persepakbolaan Indonesia dan PSSI sekarang. Ketuanya saja meringkuk di bui tetap ngotot tak mau diganti sekalipun sudah ditegur oleh FIFA.

Apa artinya itu semua? Kita, orang Indonesia tidak lagi tahu etika, tidak lagi punya harga diri, dan tidak lagi tahu malu. Titik.

Ketidakmampuan Pertamina mengembangkan teknologi perminyakan merupakan salah satu contoh yang sangat baik tentang bagaimana salah urus suatu industri. Minyak dan gas di Blok Cepu dan Natuna disedot perusahaan-perusahaan asing, sementara negara nyaris tak memperoleh apa pun. Dalam hal ini, Pertamina bukan satu-satunya. Perhatikan benar-benar semua perusahaan BUMN Indonesia yang lain. Komentar lain tidak ada.

MT Zen Guru Besar Emeritus ITB