Kepulauan Indonesia

Cerita dari, untuk dan tentang Kepulauan Indonesia beserta Penghuni dan Penduduknya

Rumitnya Masalah Banjir di Jakarta 2: perlukah seorang diktator?

Posted by wahyuancol pada November14, 2009

Sekarang Jakarta mulai memasuki musim hujan. Persoalan rutin yang seakan tanpa ujung penyelesaian kembali muncul, yaitu banjir. Musim hujan ini dan banjir yang berasosiasi dengannya di Jakarta ini sesungguhnya menjadi bukti kita warga Jakarta belum tahu bagaimana bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Tuhan sehingga nikmat itu berubah menjadi bencana.

Kemarin sore, Jum’at 13 Nopember 2009, saya sempat mengamati salah satu lokasi banjir di Matraman. Banjir di kawasan itu menjadi bukti bahwa mengelola drainase mikro adalah hal yang sangat penting bagi kawasan perkotaan.

Berikut tanggapan Pak Gubernur tentang banjir DKI:

Menurut Foke, penanganan banjir yang dilakukan Pemda DKI selama ini selalu terkendala oleh perilaku masyarakat sendiri yang tidak tertib. Tidak ada antisipasi masyarakat, terutama yang tinggal di bantaran sungai. Padahal warga tahu banjir selalu mengancam setiap musim penghujan.

Foke mencontohkan relokasi warga di bantaran sungai yang dipindahkan ke Rumah Susun (Rusun). Walaupun sudah dipindahkan ke rumah susun yang aman dari banjir, tetap saja mereka keukeuh tinggal di bantaran kali.

“Coba itu dicek di rusun Bidaracina. Mereka sudah pasti balik lagi ke bantaran kali di dekat Kampung Melayu,” ujarnya memberi contoh.

Kemudian, ini tanggapan dari Ketua Forum Warga Jakarta:

“Kenapa Jakarta bisa tergenang, ini menunjukan saluran mikro drainase tidak beres. Ini kan aneh, anggaran PU tiap tahun mengalami kenaikan, tapi tidak ada hasilnya. Kepala Dinas PU harus dipecat,” ujar Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan.

Hal itu dikatakan Tigor saat dihubungi detikcom, Sabtu (14/11/2009).

Tigor menjelaskan pemerintah memang telah berusaha membangun jaringan drainase besar seperti banjir kanal timur, tetapi jika drainase mikro di seluruh Jakarta tidak dibenahi, maka dipastikan setiap hujan turun, Jakarta akan tergenang dan kemacetan akan terjadi di mana-mana.

Advokat publik ini menambahkan masih banyak kekurangan penataan Kota Jakarta. Banyak bantaran kali yang belum diberi pembatas, sehingga air langsung melupa begitu hujan turun.

“Seperti di dekat Matraman itu, di Jl Pramuka ada kali kecil, tidak ada pembatasnya. Ditambah lagi penerangan sangat kurang,” jelasnya.

Tigor pun meminta agar masyarakat Jakarta berhenti membuang sampah di kali-kali. Namun Dinas Kebersihan juga dituntut bekerja untuk mengelola sampah dengan baik.

————————-

Dari dua kutipan berita diatas kita bisa melihat persoalan banjir di Jakarta ternyata bukan semata masalah genangan air belaka, tetapi masalah manajemen kota dan mental warganya.

Berikut ini beberapa hal yang patut dicatat:

  1. Banjir di Jakarta dapat dibedakan menjadi 3 macam banjir:
    1. Banjir yang berkaitan dengan aliran sungai. Banjir ini melanda daerah yang sering kita sebut sebagai daerah bantaran sungai. Banjir tipe inilah yang dibicarakan oleh Bapak Gubernur yang beritanya kita kutip di atas. Banjir ini berkaitan dengan kondisi cutah hujan di daerah Bogor. Sering terjadi di Jakarta tidak hujan dan banjir tipe ini terjadi karena di Bogor hujan lebat. Banjir tipe ini diperburuk dengan buruknya kondisi alur sungai-sungai yang ada di Jakarta, dan warga yang berkeras tinggal atau membangun di bantaran sungai.
    2. Banjir yang berkaitan dengan buruknya kondisi drainase kota. Banjir inilah yang saya saksikan kemaren sore dan malam, dan seperti yang dibicarakan oleh Ketua Forum Warga Jakarta yang beritanya juga kita kutip di atas. Banjir ini tidak berkaitan dengan aliran sungai utama, apalagi dengan hujan di Bogor. Banjir ini terjadi bila di Jakarta terjadi curah hujan tinggi. Drainase kota yang buruk menyebabkan air permukaan tidak dapat segera masuk ke aliran sungai tetapi mengaliur ke pemukiman warga dan menggenangi jalan-jalan. Buruknya kondisi drainase kota bisa karena drainase tidak memadai (sehingga perlu ditambah atau diperbesar), drainase rusak (perlu diperbaiki), drainase tersumbat sampah atau endapan pasir (perlu dibersihkan). Banyak kita lihat drainase tertutup sehingga kita tidak tahu bagaimana kondisinya, apakah berfungsi atau tersumbat (jawaban baru kita ketahui ketika hujan turun).
    3. Banjir yang terjadi karena pasang surut air laut. Banjir ini terjadi di pesisir utara Jakarta dan terutama terjadi pada saat bulan mati atau bulan purnama.
  2. Ketiga tipe banjir itu dapat terjadi secara terpisah di waktu yang berbeda,  maupun bersama-sama di waktu yang sama. Ketiga tipe banjir ini terjadi bersama ketika musim hujan telah terjadi merata di kawasan Jakarta dan Bogor dan pada saat bulan mati atau purnama. Hal itu biasanya terjadi di bulan Januari dan Februari setiap tahun.
  3. Karena ketiga tipe banjir itu memiliki karakter yang berbeda, maka penanganannya pun tentu harus berbeda pula.
  4. Berkaitan dengan masalah sampah, persoalan ini mengarah kepada dua pihak, pertama, masyarakat atau penduduk yang membuang sampah; dan ke-dua, pemerintah yang bertanggungjawab menangangi sampah.
    1. Persoalan yang ada pada penduduk atau masyarakat yang sering didengungkan adalah mereka membuang sampah sembarangan sehingga sampah masuk ke saluran drainase dan aliran sungai. Penduduk atau masyarakat tentu tidak sepenuhnya salah juga, karena pihak pemerintah sendiri belum mampu menangani seluruh sampai dari penduduk
    2. Persoalan yang ada pada pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah tidak dapat melayani masyarakat membuang seluruh sampah yang dihasilkan masyarakjat setiap hari. Tidak seluruh sampah dari masyarakat dapat dilayani oleh pemerintah daerah untuk dibuang. Alasan yang sering dinyatakan dalam masalah ini adalah armada pengangkut sampah kurang, dan problem berkaitan dengan tempat pembuangan sampah. Persoalan tempat pembuangan sampah di Bantargebang antara Pemda DKI dan Pemda Bekasi menunjukkan masalah sampah belun serius ditangani.
  5. Tentang masalah saluran drainase yang penuh dengan endapan pasir, sulit menyelesaikan masalah ini selama kita masih melihat banyak tanah atau pasir yang berserakan di jalanan Jakarta.
  6. Tentang banjir pasang surut, banjir ini berasosiasi dengan fenomena subsiden atau turunnya permukaan tanah. Pesatnya pembangunan fisik di Jakarta bagian utara yang tercermin dari banyaknya gedung, rumah dan jalan-jalan semakin membuat banjir pasang surut semakin parah karena semua pembangunan fisik di kawasan tepi pantai hakekaknya menambah beban fisik terhadap lahan yang beluk cukup mengalami kompaksi.
About these ads

4 Tanggapan to “Rumitnya Masalah Banjir di Jakarta 2: perlukah seorang diktator?”

  1. Isti N said

    Ternyata pemerintah DKI kalah baik dalam menangani banjir bila dibandingkan dengan pemerintah di VOC (kolonial Belanda) dulu. Saat VOC berkuasa tidak ada satu literaturpun yang menyebutkan terjadinya banjir di Batavia (Jakarta). Tetapi pada zaman sekarang ini, di saat teknologi sudah demikian maju dan mutakhir, Jakarta menjadi salah satu langganan banjir. Jadi pemerintah DKI kalah bagus dalam menangani banjir di banding pemerintah VOC.

    • wahyuancol said

      Tentang hal ini, saya kira tidak dapat begitu saja kita perbandingkan. Zaman sudah berubah dan kondisi lingkungannya pun berubah.
      Sdr. Isti, anda keliru bila mengatakan bahwa pada masa Belanda menguasai Jakarta dahulu di Jakarta tidak terjadi banjir. Saya kira, kanal-kanal yang dibangun di Jakarta oleh Belanda adalah untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Barangkali lebih tepat, bila kita mengatakan bahwa pada masa Belanda dahulu, teknik yang diterapkan efektif mengatasi banjir pada zamannya. Kalau sekarang bagaimana? Kanal-kanal yang dibangun itu tentu sudah tidak memadai lagi.
      Mengapa demikian?
      Hal itu karena penduduk kota Jakarta sudah sangat padat, kota Jakarta sudah sangat luas, dan kondisi daerah aliran sungai sudah berubah. Jadi, diperluan upaya yang sesuai dengan perubahan kondisi tersebut. Sekarang sedang dibangun sistem kanal untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta.
      Zaman yang berubah menyebabkan pembangunan kanal pun tidak mudah dilakukan. Sebagai contoh kondisi ketika membangun kanal timur. Pembangunan kanal itu terhambat oleh masalah ganti kerugian lahan penduduk. Keadaan saat ini tidak mudah mengatasi masalah tersebut. Bila hal itu dilakukan pada masa Orde Baru, atau oleh pemerintah yang diktator, mungkin mudah. Dengan mengatakan seseorang “anti pembangunan”, orang itu sudah takut dan mau ngalah kepada pemerintah. Tetapi sekarang tidak bisa demikian. Itulah demokrasi.

      Salam,
      Wahyu

  2. Zeky Ambadar said

    MENCEGAH BANJIR BUKAN HAL SULIT !

    Menanggulangi banjir dengan normalisasi sungai, perbaikan saluran air, dan pengoperasian pompa air seperti memberikan obat penurun panas pada seseorang yang demam tanpa mengobati infeksi penyebab terjadinya demam. Banjir akan berulang setiap turun hujan bila akar permasalahan penyebab banjir, sangat minimnya air hujan yang meresap kedalam tanah tidak diatasi.
    Saat ini air hujan dibuang ke selokan, saluran air dan sungai yang tidak lagi mampu menampung sehingga menjadi limpasan air berupa banjir/genangan. Untuk mencegah limpasan air hanya ada satu solusi, tingkatkan kemampuan meresapkan air hujan ke dalam tanah di setiap lokasi. Untuk itu diperlukan sistim resapan yang dibuat dengan prinsip menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah sedekat mungkin dari lokasi jatuhnya sehingga tidak melimpas ke tempat lain.
    Dengan asumsi intensitas curah hujan harian 200 mm (sangat lebat), bila 150 mm (15 M3 air per 100 M2 luas lahan) dapat diresapkan dekat lokasi jatuhnya, dapat dipastikan banjir tidak terjadi karena sisanya mampu ditampung oleh saluran yang ada. Sebuah sumur resapan dengan kapasitas tampung 3 M3 (bukan model sumur resapan yang diterapkan sekarang yang diisi ijuk dan batu kali) cukup untuk sekitar 200 M2 lahan, karena kemampuan meresapkan air bisa 5-20X daya tampung. Dari hitungan sederhana tersebut jelas banjir dapat dicegah bila setiap pemilik/pengelola lahan diwajibkan membuat sebuah sumur resapan yang memiliki kemampuan tampung untuk setiap 200 M2 luas lahan. Pengawasan atas pelaksanaan kewajiban tersebut juga mudah, cukup dengan mengamati volume air yang dialirkan keluar dari kompleks perumahan, Mal dan berbagai bangunan lainnya.
    Sebenarnya peraturan bahwa setiap pemilik bangunan harus membuat sumur resapan sudah ada, tapi modelnya keliru dan belum tampak keseriusan pemerintah untuk menegakkannya.
    Mencegah banjir tidak sulit, asalkan pemerintah punya keberanian membuat dan menegakkan peraturan agar warga “tidak membuang” air hujan keluar dari lahan yang dimiliki/dikelolanya. Singapura saja berani membuat dan berhasil menegakkan peraturan yang melarang warga meludah dan membuang sisa permen karet sembarangan.

    • wahyuancol said

      Sdr. Ambadar, upaya mengatasi masalah banjir di Jakarta memiliki sisi teknis dan non-teknis. Sisi teknis, seperti yang anda sebutkan, mungkin benar mudah. Tetapi jangan dilupakan sisi non-teknisnya. Anda sendiri mengakui bahwa keseriusan Pemerintah merupakan salah satu masalahnya. Belum lagi masyarakatnya, apakah mereka mau patuh dengan peratruran Pemerintah? Di sinilah relevansinya mempertanyakan, “Apakah diperlukan seorang diktator untuk mengatasiu masalah banjir?”

      Salam,
      Wahyu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: