MENABUNG DI BANK? AWAS TERTIPU: kita memerlukan bank yang memihak masyarakat kecil

Bing beng bang yok, kita ke bank

Bang bing bung yok, kita nabung

Tang ting tung hei, jangan dihitung

Tiap bulan tahu-tahu dapat untung

Syair di atas adalah bagian dari syair lagu Menabung yang menyerukan kita menabung di bank karya Titik Puspa. Tersirat di dalamnya bahwa dengan menabung di bank, maka kita akan mendapatkan keuntungan atau uang kita bertambah setiap bulannya.

Kondisi Dahulu

Pesan yang disampaikan melalui syair lagu tersebut memang benar ketika lagu tersebut diciptakan dahulu (saya tidak ingat kapan tahunnya, yang saya ingat ketika itu saya masih sekolah di Yogya). Ketika itu biaya administrasi bank sangat rendah, atau bahkan digratiskan, sehingga bunga bank yang diberikan dapat meningkatkan jumlah uang tabungan (saya juga tidak tahu berapa persen bunga bank ketika itu, yang pasti setiap bulan tabungan kita pasti bertambah).

Kondisi Sekarang

Sekarang, apabila kita menabung di bank dengan niat untuk mendapatkan untuk dari bunga bank seperti yang digambarkan oleh syair lagu di atas, maka kita akan tertipu bila tabungan kita kecil. Kurang dari Rp. 6 juta. Kita hanya akan mendapatkan untuk dari tabungan bila tabungan kita lebih dari Rp. 6 juta.

Mengapa demikian?

Hal itu terjadi karena sekarang bank atau perbankan umumnya menerapkan bunga rendah untuk tabungan. Bungan yang paling tinggi tidak lebih dari 4%. Sebagai contoh, Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, hanya memberikan bunga 1,75% untuk tabungan bernilai Rp. 1 juta – Rp. 5 juta. BCA, bank yang memiliki jumlah penabung paling banyak di Indonesia, hanya memberikan bunga 2% untuk tabungan bersaldo Rp. 1 juta – Rp. 10 juta, biaya administrasi Rp. 10.000,- per bulan.

Sebagai gambaran, mari kita simak contoh berikut.

Sebagai contoh, kita ambil BCA. Untuk tabungan Silver, BCA mengenakan biaya administrasi Rp. 10.000,- per bulan. Suku bungan untuk tabungan bersaldo Rp. 1 juta – Rp. 10 juta adalah 2% per tahun.

Dengan asumsi nilai tabungan awal kita Rp. 5 juta dan tidak pernah kita tambah selama setahun, maka kita penabung akan mendapat bungan Rp. 100.000,- per tahun. Setelah dipotong pajak 20%, pendapatan kita tinggal Rp. 80.000,-. Padahal, biaya administrasi yang harus kita bayar selama setahun adalah Rp. 120.000,-. Hasilnya adalah uang tabungan kita berkurang Rp. 40.000,- dalam setahun..

Apabila tabungan kita kurang dari Rp. 1 juta, maka kita akan makin cepat kehilangan uang, karena bungan tabungan 0% (nol persen). Dengan bungan 0%, maka kita kehilangan uang dalam bentuk biaya adminstrasi bank sebesar Rp. 120.000,- per tahun.

Kapan uang kita tidak berkurang?

Uang tabungan kita tidak berkurang bila saldo tabungan kita Rp. 6 juta. Dengan uang tabungan Rp. 6 juta, dalam setahun kita mendapat untung dari bunga bank Rp. 120.000,- yang nilainya sama dengan biaya administrasi yang harus kita bayar dalam setahun. Dengan kata lain, biaya administrasi dan bunga bank mencapai keseimbangan pada nilai tabungan Rp. 6 juta.

Dana Murah

Pertanyaannya sekarang adalah mengapa bank giat sekali mencari dana dari tabungan? Kita lihat iklan berbagai bank yang menawarkan hadiah yang menggiurkan bagi masyarakat yang mau menabung. Sebagai contoh, coba perhatikan iklan dari BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Bukopin.

Jawabannya adalah karena dana dari tabungan masyarakat adalah Dana Murah.

Tabungan adalah salah satu produk simpanan bank, selain dari deposito dan giro. Untuk tabungan, bank memberikan bunga rendah (paling tinggi 4%), sedang untuk deposito bisa mencapai 8% per tahun. Jadi, apabila bank hanya memberikan bunga tabungan 2%, sedang bank biasa menjual dana itu sebagai kredit bank dengan bunga 14%, maka sangat besar keuntungan yang didapatkan bank. Karena itulah mengapa bank giat sekali mencari penabung.

Jebakan Bank Tidak Transparan

Penerapan saldo minimal dan biaya administrasi yang lebih besar ketimbang bunga untuk tabungan yang bernilai kecil merupakan strategi bank mendorong nasabah atau penabung untuk terus menambah tabungannya. Dengan demikian, bagian tabungan bank yang dimiliki bank meningkat.

Namun tidsak semua bank secara transparan menjelaskan kepada penabung bahwa bila saldo tabungan di bawah Rp. 6 juta maka uang tabungan penabung akan berkurang atau tergerus oleh bank. Karena tidak ada transparansi dari bank tentang saldo minimal itu, maka penabung merasa terjebak, karena untuk menutup tabungan pun dikenakan biaya.

Bagaimana Masyarakat Kecil Menabung?

Dengan kondisi perbankan kita yang demikian, dapat kita katakan bahwa perbankan kita tidak memihak kepada masyarakat kecil yang hanya bisa menabung sedikit. Lalu, pertanyaan yang muncul adalah “kemana masyarakat kecil menabung?”

Model Tabanas (dahulu) dihidupkan lagi?

Ketika saya kecil dahulu ada Tabanas. Kita bisa menabung di kantor-kantor pos. Ketika itu, dengan uang Rp. 50,- kita bisa menabung dan mendapat untung.

Tidak bisakan tabungan model tabanas itu dihidupkan kembali untuk melayani kebutuhan masyarakat kecil menabung? Kita bisa memfungsikan kembali kantor-kantor pos atau membentuk lembaga lain yang khusus untuk masyarakat kecil di pedesaan. Agar murah, model tabungan ini dibuat biasa saja seperti dahulu, bersifat lokal, karena masyarakat pedesaan umumnya tidak bepergian jauh. Tidak perlu on-line dan tidak perlu ATM atau iming-iming hadiah mobil mewah yang tidak terbayangkan oleh mereka.

Memang, keuntungan pihak penyelenggara atau bank dengan tabungan model ini kecil. Tetapi saya kira ini salah satu kewajiban Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan atau membantu meningkatkan kehidupan masyrakat kecil yang tidak dapat diberikan oleh bank-bank komersil kita sekarang.

Referensi:

Kompas, 14 April 2009, Perbankan: Penabung kecil pun terkecoh.

Kompas, 15 April 2009, Perbankan: Bank agar terbuka kepada penabung kecil.

Semoga bermanfaat.

Salam,

Wahyu

KUALITAS KITA (dari kekacauan DPT)

Pada posting yang lalu, telah kita lihat bagaimana kualitas kita dengan bercermin pada kondisi para Caleg yang gagal mengumpulkan suara yang cukup untuk dapat menjadi wakil kita, dengan kaca mata Psikologi Politik dan  Sosiologi Politik. Sekarang kita coba melihat bagaimana cermin kualitas kita bila kita lihat melalui kekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk memberikan gambaran tentang kualitas kita ini, saya mengutip artikel dari Detik Pemilu bertanggal 17 April 2009 (http://pemilu.detiknews.com/read/2009/04/17/063055/1116826/700/tak-perlu-kambing-hitam-tak-butuh-pahlawan-kesiangan) Akses 17 April 2009.

 

Tulisan tersebut saya kutip dengan sedikit perubahan yang tidak merubah substansinya. Saya hanya menambah judul-judul kecil bagi setiap persoalan yang diungkapkan penulis artikel itu. Inilah gambaran kondisi kita itu.

 

(KPU) Kita Lamban

 

• Sedari awal pimpinan KPU dilantik, berbagai pihak mengingatkan agar berlari lebih cepat. Tapi pilihan KPU kala itu berkonsentrasi pada status hukum sejawat mereka, Sjamsul Bahri yang terlibat kasus dugaan korupsi di Malang.
• Alasannya dengan jumlah komisioner hanya enam orang, lari KPU menjadi pincang. Sayangnya setelah Sjamsul Bahri memperkuat jajaran, tetap lari KPU tidak secepat rakyat harapkan. Terlambat membentuk PPK dan PPS, kepanikan distribusi logistik dan minim sosialisasi contoh selain kisruh DPT.

 

(Partai Politik) Kita Hanya bisa Menggugat dan Memikirkan Kepentingan Diri Sendiri

 

• Kelambanan kinerja KPU akhirnya menuai kekisruhan DPT Pemilu 2009. Isu ini lalu dimanfaatkan sekelompok politikus untuk kepentingannya sendiri dengan dalih memperjuangkan hak pilih warga negara.
• Pihak politisi yang menggugat DPT itu pun sebenarnya ikut andil menjadikan kinerja KPU lamban. Fungsionarisnya di parlemen memakan waktu terlalu banyak ketika bersiasat menyusun UU Pemilu dan Pilpres demi keunggulan parpol masing-masing.
• Akibatnya UU Pemilu dan UU Pilpres baru disahkan akhir 2008. Otomatis berarti menambah panjang daftar antrean beban kerja KPU di awal 2009.

 

Manajemen (Pemerintahan) Kita Buruk

 

• Jajaran pemerintah juga sepenuhnya tak luput dari kisruh DPT. Materi di dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang disediakan pihak Depdagri berdasar hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Bekelanjutan (P4B) yang disuplai dari RT/RW menyimpan cacat serius.
• Tindak pemutakhiran DPT yang tiga bulan dilakukan, ternyata tidak cukup mampu menyelesaikan masalah. Pun penerbitan Perppu No. 1/2009 bukan obat mujarab bagi kasus DPT.

 

 

(Politisi) Kita Bak Pahlawan Kesiangan yang hanya Bisa Menuding dan Menggugat dan Mencari Tumpangan

 

• Kasus DPT yang mulai mencuat pasca Pilkada Jatim, meledak menyusul hasil hitung cepat perolehan suara para kontestan Pemilu 2009 tanyang di media massa. Politisi dari parpol yang gagal meraup dukungan rakyat sesuai harapan awal, berseru lantang.
• Tak ubahnya pahlawan kesiangan, mereka yang sesungguhnya sedang mencari tumpangan menuju Pilpres 2009 itu, menyuarakan hak pilih bagi rakyat. Tanpa disadari subtansi isu berbalik 180 derajat, dari semula penggelembungan DPT menjadi tidak terdaftarnya calon pemilih.
• Para politisi itu lalu sepakat menuding pemerintah -yang kebetulan dipimpin oleh saingan bersama di Pilpres 2009- adalah biang dari kisruh DPT. Mereka mendesak pihak pemerintah untuk bertanggungjawab.

 

(Pemerintah) Kita hanya bisa Menyalahkan

 

• Ganti pemerintah yang sewot berat, minimnya kegiatan sosialisi KPU yang jadi sorotan. Tak cukup sekali KPU selaku pihak yang berwenang dalam penyelenggaran pemilu diminta menyelesaikan masalah. Menjelang hari-H Pilpres 2009 segara kekisruhan DPT harus tuntas.

 

(KPU) Kita Tidak Mau Disalahkan

 

• Jajaran KPU jelas saja ogah dituding kambing hitam. Mereka lalu arahkan tudingan ke pemerintah. Alasannya DPT mereka susun berdasarkan pada data kependudukan yang disuplai oleh Depdagri. (Data Kependudukan dari Depdagri buruk? – Pengutip)

 

(Warga dan Parpol) Kita Ngakpedulian alias Cuekkan

 

• Dipersoalkan pula sikap cuek warga terhadap DPS yang diumumkan di kelurahan. Begitu juga dengan tim dari parpol kontestan pemilu yang lalai mencocokan DPS, padahal pihak parpol berkepentingan atas masalah DPT.

 

(Elit Politik) Kita hanya Saling Tuding

 

• Dua pekan lagi tahapan Pilpres 2009 resmi dimulai. Di sisa waktu sempit ini, buat apa elit politik masih saja tuding-menuding?

 

Inilah Sebenarnya Keinginan Kita

 

• Rakyat hanya ingin negara aman dan nyaman mencari makan. Tidak perlu kambing hitam. Tidak butuh pahlawan kesiangan. Jadi mengapa masih saja buang-buang waktu untuk tuntaskan masalah?

Itulah gambaran kualitas kita dalam melaksanakan Pemilu.

Semoga bermanfaat.

Salam,

Wahyu

KUALITAS (Calon Wakil) KITA

Pemilihan Umum untuk memilih anggota legislatif kita baru saja selesai kita lakukan pada tanggal 9 April 2009 yang lalu. Sementara penghitungan suara masih terus dilakukan, berbagai kondisi berkembang dan mengungkapkan bagaimana kualitas (calon wakil) kita yang sebenarnya. Ada Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang mengalami gangguan kejiwaan karena gagal meraih suara. Bahkan ada yang bunuh diri.

 

Mari kita coba simak apa yang terungkap oleh ahli psikologi politik dan ahli sosiologi politik sebagaimana dimuat oleh harian Kompas, Rabu tanggal 15 April 2009 yang saya kuitp dengan memodifikasinya tanpa merubah isinya (http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/15/04235834/caleg.alami.frustrasi).

 

Menurut Hamdi Muluk, dosen Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, gambaran kualitas (Calon Wakil) kita adalah sebagai berikut:

 

1. (Calon Wakil) Kita Memiliki Mental yang Tidak Matang

• Sikap negatif sejumlah calon anggota legislatif yang gagal memperoleh dukungan suara pada pemungutan suara lalu menunjukkan ketidakmatangan mental mereka. Para caleg yang merasa hebat tidak siap menghadapi kenyataan bahwa ternyata diri mereka tidak sehebat yang dipikirkan.
• Ketidakmatangan mental itu dapat muncul dari yang paling ringan berupa ketidakmampuan berpikir jernih atau bertingkah laku buruk hingga tertawa atau menangis sendiri yang dikategorikan sebagai sakit jiwa.

2. (Calon Wakil) Kita Tidak Siap dengan Resiko Kegagalan

 

• Mereka umumnya tidak siap dengan risiko kegagalan. Apalagi mereka telah mengeluarkan modal sangat besar dan menyisakan utang yang menumpuk.

 3. Budaya Berpartai Kita, Lemah

 

• Budaya berpartai di Indonesia masih sangat lemah. Jarang partai yang mengader dan mendidik anggotanya hingga menjadi anggota partai yang benar-benar memahami politik dan tahu segala risikonya. Caleg hanya direkrut sebagai anggota partai beberapa bulan menjelang pendaftaran partai peserta pemilu.

 

Menurut Arie Sudjito, dosen Sosiologi Politik dari Universitas Gadjah Mada, kualitas kita adalah sebagai berikut:

 

1. (Para Caleg) Kita Mengalami Frustasi Sosial , Gagal Membangun Etika Politik

 

• Kelakuan para caleg yang gagal mendulang suara itu menunjukkan kefrustrasian sosial. ”Ketidaksiapan mereka menghadapi kekecewaan menunjukkan gagalnya pembangunan etika politik,” katanya.
• Proses demokrasi masih dianggap upaya mobilisasi vertikal dengan mengabaikan etika. Mereka berpolitik hanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi dan kekuasaan semata. Akibatnya, mereka menempuh berbagai macam cara untuk menang, baik dengan berbuat curang, tak jujur, maupun melakukan politik uang.

 2. Masyarakat Kita Pragmatis dan Kualitas Demokrasi Kita Merosot

 

• Kondisi itu (yang disebutkan di atas – Pengutip) melahirkan caleg terpilih yang berasal dari kelompok masyarakat dengan modal besar. Masyarakat pun akhirnya memberikan pilihan praktis dengan memilih caleg yang paling besar memberikan kontribusi bagi mereka. Frustrasi politisi yang bertemu dengan tindak pragmatis masyarakat membuat kualitas demokrasi terus merosot.

 3. Demokrasi Kita Mewah, tapi Miskin Etika

 

• ”Demokrasi kita sangat mewah (biaya besar), tetapi miskin etika politik,” katanya.

 4. (Calon Wakil) Kita Hanya Berpikir Mencapai Target Pribadi dan Tidak Siap dengan Agenda Normatif

 

• Guncangan yang melahirkan frustrasi sosial itu tak hanya dialami caleg yang gagal. Namun, caleg yang akan lolos menjadi anggota legislatif juga mengalami hal sama. Mereka yang lolos hanya akan berpikir untuk mencapai target pribadi, tetapi tidak siap dengan agenda normatif sebagai wakil rakyat.

 Demikian gambaran kualitas kita yang tercermin dari kualitas para Caleg kita. Semoga kita dapat memperbaiki diri kita.

 

Salam,

Wahyu